SURABAYA (Lentera) – Anggota DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro menekankan pentingnya manajemen Perum Bulog, dalam menjaga stabilitas harga beras dan mencegah spekulasi tengkulak.
Menurutnya, pengelolaan stok beras harus dilakukan secara tepat, terutama dalam mengatur waktu penyerapan dan penyaluran agar distribusi berjalan dengan baik.
"Yang penting manajemen Bulog. Manajemen Bulog harus bagus. Artinya, manajemen harus memahami kapan beras harus keluar, kapan beras harus masuk. Sehingga tidak terjadi ada spekulasi tengkulak," ungkap Erjik, Rabu (14/10/2026).
Politisi PKB tersebut menilai, persoalan pertanian masih berkutat pada dua hal utama, yakni produksi dan distribusi. Kendala produksi dapat dipengaruhi kondisi alam, keterbatasan pupuk, hingga permainan tengkulak yang berdampak pada harga jual hasil panen petani.
"Pertanian mulai produksi, distribusi. Produksi itu bisa jadi karena alam, karena pupuk, karena permainan tengkulak, dan sehingga harga yang dinikmati petani juga tidak bisa maksimal," katanya.
Erjik menilai, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan menjadi momentum untuk memaksimalkan potensi pertanian nasional. Namun, upaya tersebut perlu diikuti dukungan terhadap petani, terutama melalui kemudahan memperoleh pupuk dan bantuan alat pertanian.
"Tapi sekarang sebenarnya kita bisa maksimal, karena Presiden Prabowo ini kan sudah mulai swasembada pangan," ujarnya.
Ia berharap, kemudahan pengadaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, serta fasilitas pengairan, termasuk pompa air, dapat mendukung produktivitas petani.
"Seperti alat dan mesin pertanian, bantuan air, untuk pompa air dan sebagainya itu kan harus dimulai," jelasnya.
Lebih lanjut, terkait pupuk bersubsidi, Erjik menyatakan petani dengan lahan garapan tidak lebih dari dua hektare dapat memperoleh pupuk subsidi. Sementara itu, petani yang menggarap lahan lebih dari dua hektare harus membeli pupuk nonsubsidi secara mandiri.
"Persoalan pupuk bukan langka, petani bisa mendapatkan pupuk subsidi jika lahan tidak lebih dari 2 hektare. Jika lebih, harus beli sendiri pupuk non subsidi," tegasnya.
"Pupuk itu ada untuk petani dengan kategori 2 hektare. Karena yang lebih dari 2 hektare harus beli sendiri. Kalau pemerintah memberi subsidi untuk orang kaya tidak mungkin," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)